Pojok Indah Damai | SMANTI Bengkulu Selatan

          Suara penolakan terang-terangan mulai muncul dari kabupaten. Sebanyak 10 pengurus kecamatan (PC) PGRI di Bengkulu Tengah, misalnya, kompak menolak rencana pemotongan gaji ke-13 guru pada bulan Juni nanti. Suara PGRI Benteng ini mewakili sekitar 1.410 orang guru.

Sekretaris PGRI Benteng, Supriyanto S.Pd mengungkapkan info soal rencana pemotongan tersebut sudah menyebar luas di kalangan guru di Benteng. Guru sudah banyak yang mengadu ke pengurus PGRI Benteng dan menyatakan sikap menolak. Sebab, gaji ke-13 adalah bonus yang sangat diharapkan guru untuk dapat mencukupi kebutuhan anak-anak yang masuk atau bersekolah.

“Bukan hanya masalah berita di media, memang di dalam forum Benteng sudah menolak dan secara garis besar guru yang tahu juga menolak. Kami dari PGRI tidak bisa berbuat banyak, dengar suara guru nanti. Hasil konker itu tidak bisa dilanjutkan untuk di Benteng, sebab sama sekali gurunya tidak ada yang mau menerima hasil konker, pemotong gaji ditolak,”  paparnya.

          Dikatakan Supriyanto, guru bukan tidak setuju dibangun gedung untuk organisasi PGRI. Tapi bukan dengan cara memotong gaji guru. Karena gaji ke-13 tidak boleh dipotong sama sekali, beda dengan dana sertifikasi. “Guru yang berbicara, guru berpesan setuju bangun gedung, jangan andalkan pemotongan gaji ke-13. Dana sertifikasi tidak masalah,” ujar Suprianto.

          Supriyanto mengusulkan agar PGRI Provinsi menggunakan secara efisien sumbangan guru yang dipotong dari gaji Rp 5 ribu per bulan. “PGRI sudah menerima sumbangan Rp 5 ribu, itu bisa dipakai,” terangnya.

          Ditambahkan Edon guru Talang Empat, keputusan hasil Konker tidak memperhatikan keberadaan guru-guru yang bertugas di pelosok yang sangat mengharapkan gaji ke-13. Di Benteng guru menolak.

“Bisa saja beberapa guru yang oke, tetapi guru-guru wilayah pedalaman saya tidak menjamin menerima keputusan itu, terlalu berat,” imbuh Edon.

PGRI BU Juga Keberatan

          Sikap keberatan juga muncul dari Bengkulu Utara. Ketua PGRI BU Suyanto, S.Pd, M.Pd khawatir pemotongan ini akan menimbulkan gejolak guru. Selain itu guru di BU saat ini juga sudah dibebani oleh berbagai program pembangunan yang merupakan kegiatan PGRI BU seperti pembangunan gedung guru.

Jika diakomulasikan dari 2.900 guru di BU berarti uang yang dikumpulkan dari guru di BU Rp 439 Juta. “Kalaupun itu benar (potongan Rp 150 ribu, red), kita tidak dalam posisi menolak. Hanya saja kita tidak bisa melakukan putusan tersebut tahun ini. Karena banyaknya program kami di kabupaten dan pasti akan ada gejolak,” terang Suyanto.

          Selain itu, pemotongan yang dilakukan juga tidak bisa hanya menggunakan keputusan PGRI dan harus memperoleh persetujuan dari masing-masing guru untuk melakukan pemotongan. Sehingga harus ada proses panjang yang dilakukan untuk meaksanakan hasil rapim tersebut. “Nanti hasil rapim itu akan kita bawa dulu dalam rapat di kabupaten. Bagaimana tanggapan guru di kabupaten akan kita pertimbangkan,” tambah Yanto.

          Terkait persetujuan PGRI BU atas hasil Rapim? Menurutnya itu adalah putusan organisasi. Malah ia beranggapan tidak baik menolak hasil keputusan organisasi yang disetujui mayoritas anggota demi mencari popularitas sendiri. “Saya bisa juga menolak putusan organisasi jika ingin mencari popularitas. Tapi tidak bisa seperti itu, ini putusan organisasi,” imbuh Suyanto.

Yanto juga mengaku tidak hadir dalam rapim tersebut. “Informasi sudah saya dengar, tapi hasil rapim secara tertulis saya belum tahu, karena memang belum menerima laporan,” demikian Suyanto.

Guru di Seluma Juga Menolak

          Sementara itu, suara penolakan juga disampaikan guru di Kabupaten Seluma. Beberapa guru yang ditanya RB terkait kebijakan tersebut, mengaku keberatan. Tapi mereka masih malu-malu dan meminta jangan ditulis identitasnya. “Kami inginnya tidak ada pemotongan. Kalau mau bangun gedung, ya cari dana lainlah. Jangan ngambil dari gaji guru,” celetuk seorang guru saat ditanya RB.

           Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Seluma, Drs H Azwardi, MH dikonfirmasi kemarin cukup terkejut soal bakal adanya pemotongan gaji ke-13 yang seharusnya itu murni sepenuhnya diterima guru tanpa ada potongan apapun.

 Namun, Azwardi mengaku jika itu sudah hasil kesepakatan pengurus, maka pihaknya belum memikirkan apa yang akan dilakukan Dispendik Seluma. “Yang jelas itu harus atas hasil kesepakatan, jika tidak itu tidak diperbolehkan memotong gaji guru itu,” tegasnya.

 Dikatakan Azwardi, hingga kemarin belum ada pihak PGRI Kabupaten Seluma menyampaikan rencana mereka itu kepada pihaknya. Mestinya, itu harus dikoordinasikan dan dikomunikasikan dulu dengan Dispendik Seluma.

 “Belum ada koordinasi dan pembicaraan sama sekali dengan kita. Tentu kita mempertanyakan untuk apa potongan itu dan apa dasarnya. Harus ada dasar dan kesepakatan bersama,” demikian Azwardi.

Diputuskan Melalui Voting

          Informasi yang diperoleh dari pengurus PGRI Seluma, keputusan memotong gaji ke-13 guru tersebut ternyata melalui voting. Dia mengakui, rencana pemotongan tersebut sempat menuai penolakan. Namun setelah divoting, suara yang menyatakan setuju dipotong mengalahkan suara guru yang menolak.

Ketua PGRI Kabupaten Seluma, Zikri, M.Pd dikonfirmasi RB kemarin (25/3) mengungkapkan, karena suara terbanyak setuju dipotong, maka keputusan yang diambil PGRI adalah melakukan pemotonga.

          “Ini sudah hasil kesepakatan bersama pengurus. Memang ada awalnya yang tidak setuju, tapi hasil voting terbanyak pengurus yang menyatakn setuju. Jadi akhirnya mengikuti keputusan terbanyak,” terangnya.

          Menurutnya, pemotongan hanya akan dilakukan tahun ini saja.  “Akan kami sosialisasikan dulu. Waktunya belum bisa kita pastikan, yang pasti ini akan disosialisasikan dulu nanti,” terangnya. (rif/qia/hue)

sumber :http://harianrakyatbengkulu.com/pemotongan-gaji-ke-13-ribuan-guru-berontak/